Tak lupa, dilansir dari Tribunnews, Juliari juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi.
"Di bagian akhir Pledoi ini, saya tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya terhadap Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo atas kejadian ini."
"Terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya sehingga harus berurusan dengan hukum," ucap Juliari.
Uniknya, tak hanya kepada Presiden, ungkapan permohonan maaf itu juga tersembul dari lisan Juliari kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
"Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan," tuturnya.
"Saya yakin sebagai partai nasionalis yang bertahun-tahun selalu berada di garda terdepan dalam menjaga empat pilar kebangsaan serta cita-cita para pendiri bangsa, saya yakin PDIP dibutuhkan dan dicintai segenap rakyat Indonesia," tukas Juliari.
Tentu saja permintaan maaf Juliari ini memancing berbagai reaksi publik, salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Salah seorang peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyampaikan bahwa semestinya Juliari meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Bagi ICW, pihak yang tepat untuk dimintai maaf oleh Juliari adalah seluruh masyarakat Indonesia, bukan Presiden Joko Widodo atau ketua umum partai politik," sebut Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).