Hal ini dikarenakan program Prakerja 2023 akan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja bagi para penerimanya.
Sebagai informasi, program Prakerja sebelumnya melarang peserta dari kelompok pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama tahun 2023. Tahap awal pelaksanaannya dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.
Sementara itu, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk sisa target sebesar 405 ribu orang.
Penerima program akan memperoleh bantuan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, yaitu senilai Rp 4,2 juta per orang dengan rincian sebagai berikut:
- Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta
- Insentif pascapelatihan Rp 600.000 yang diberikan sebanyak satu kali
- Insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
GridPop.ID (*)