Moeldoko pun berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.
"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Meski demikian, penolakan atas pertemuan justru datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Ia menegaskan, pertemuan formal berarti negara mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.
Padahal, organisasi itu bertujuan untuk memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.
"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).
"Dengan cara lain bisa, tetapi bukan pertemuan formal. Karena, itu berarti kita mengakui," ujar dia.
Wiranto sekaligus menekankan bahwa pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.
Namun, khusus untuk kelompok pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu. "Jangan sampai ada pengakuan sejajar di antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.