GridPop.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa Ujian Nasional akan dihapus pada 2021.
Pernyataan tersebut sontak menyedot perhatian publik terutama para tokoh nasional.
Di tengah kabar tersebut, tokoh ini memberikan nasihat kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan Ujian Nasional.
Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta pemerintah jangan tergesa-gesa menerapkan penghapusan Ujian Nasional.
Rencana penghapusan Ujian Nasional atau UN termasuk dalam program kebijakan 'Merdeka Belajar' yang diterapkan oleh Nadiem Makarim.
Syafii Maarif meminta agar pemerintah meninjau ulang dan berhati-hati.
"Harus hati-hati. Ndak segampang itu," tegas Syafii Maarif, dilansir dari Youtube KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Buya Syafii Maarif meminta kebijakan ini harus ditinjau dari segala perspektif.
Adanya Ujian Nasional menurutnya penting untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia.
"Kalau tidak begitu [tidak ada Ujian Nasional], nanti para murid tidak sungguh-sungguh lagi," tutur Syafii Maarif.
Syafii Maarif meminta agar penerapan kebijakan atas penghapusan Ujian Nasional di Indonesia harus benar-benar dipertimbangkan.
"Jangan tergesa-gesa. Dikaji ulang secara mendalam," ujarnya.
Sementara itu, Nadiem Makariem mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan dirinya mewacanakan menghapus Ujian Nasional ( UN) pada tahun 2021.
Baca Juga: Jangan Iri, Terungkap Bukti Via Vallen Penyanyi Dangdut Kesayangan Rhoma Irama, Lihat Faktanya
Ia menegaskan, kata yang lebih tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru.
"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.
Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.
Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti sistem UN.
"Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum," papar dia.
"Diganti, tapi dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu survei karakter," sambung Nadiem.
Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Terdapat tiga alasan UN perlu diganti dengan kedua pola penilaian tersebut.
UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua, serta guru.
Selain itu, UN juga dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.
"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites, tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
"Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang, bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," lanjut dia. (*)