Dalam perbincangan tersebut, Ahok menjelaskan alasannya melalui sebuah contoh kasus.
Ia mengungkapkan kala dirinya menjadi Gubernur dan memiliki dana operasional sebesar Rp 3 miliar yang bisa dibagikan kepada masyarakat miskin, langsung ke rekening mereka masing-masing.
Bantuan diutamakan untuk menyelesaikan masalah ijazah yang ditahan sekolah karena adanya tunggakan pembayaran sekolah.
Bahkan dana operasional gubernur itu bisa bertambah jadi Rp4 miliar jika tak memiliki wakil gubernur.
"Saya punya dana operasional Rp 3 miliar langsung dibagi ke warga miskin ke rekening dia masing-masing. Kalau tanpa gubernur bisa Rp 4 miliar," ungkapnya.
Berbeda halnya ketika menjadi Komut Pertamina. Dana operasional semacam itu tidak dimiliki.
Tapi Ahok blak-blakan mengakui lebih enak menjabat Komut Pertamina jika ukurannya adalah gaji.