Itu yang menurutnya menyebabkan hilangnya hasil perikanan bagi para nelayan yang juga turut berdampak padanya sebagai eksportir komoditas satu ini.
Namun saat itu, kata dia, kehadiran kapal-kapal besar milik asing itu memang telah memiliki izin dari pemerintah.
"Tapi belakangan, setelah saya punya pesawat tahun 2005, saya baru menyadari banyak kapal besar di tengah laut sana yang operasi menangkap ikan. Nah kapal besar itu mulai banyak di tahun 2001, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka izin kapal-kapal asing bisa menangkap ikan di Indonesia dengan memberi izin konsesi," jelas Susi.
Susi pun menilai para pemiliki kapal ini maupun awaknya, cukup cerdas dalam mensiasati upaya mereka dalam mengambil hasil perikanan di laut Indonesia.
"Nah mereka pintar, kapalnya mungkin 10, mungkin 20, catnya warnanya sama," kata Susi.
Ceritanya pun berlanjut saat dirinya tiba-tiba ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa Kabinet Kerja.
Saat menjabat sebagai Menteri di bidang yang memang menjadi fokusnya sejak merintis usaha itu, ia akhirnya mengetahui bahwa jumlah rumah tangga nelayan berkurang cukup drastis, mencapai separuh dari total jumlah selama periode 2003 hingga 2013.
Perlu diketahui, rumah tangga nelayan yang hilang pada kurun waktu tersebut mencapai 800.000, dari angka sebelumnya yang mencapai 1.600.000.
Data itupun ia ketahui saat menduduki kursi menteri di KKP.
Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga, baik itu kepala keluarga maupun anggota keluarga yang melakukan aktivitas pekerjaan seperti memancing atau menjaring ikan dan hasil laut lainnya.