GridPop.ID - Pandemi virus corona seolah tidak mau menunjukkan tanda-tanda berkesudahan meski pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Melansir dari Tribunnews.com, per Senin (1/2) sudah terjadi kenaikan kasus positif sebanyak 175.349 kasus selama 24 jam terakhir.
Presiden Jokowi sendiri sempat mengatakan pelaksanaan PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto ikut buka suara.
Slamet meminta Presiden Jokowi memilih untuk menyelamatkan warganya atau malah menyelamatkan ekonomi negara.
Jika ingin menyelamatkan warganya dan menyudahi pandemi corona, Slamet meminta pemerintah untuk memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pasalnya sampai saat ini, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sudah bertambah 279 pasien sehingga totalnya 30.277.
Pihaknya pun mengaku hingga saat ini akan melakukan evaluasi terhadap PPKM yang telah diperpanjang yang semulanya sampai 25 Januari menjadi 8 Februari.
Slamet mengatakan jika sekiranya perpanjangan PPKM ini masih belum bisa menurunkan angka penularan dan kasus kematian Covid-19 maka pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas.
"Jalan terakhir ya PSBB super ketat. Mobilisasi masyarakat disetop,"
"Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya seperti yang dikutip dari Kompas.com, Senin (1/2).
Pasalnya, lanjut Slamet, meski mobilisasi orang-orang kini wajib disertai swab PCR namun hal ini tidak menjamin orang tersebut tidak terjangkit virus corona.
Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.
Sehingga kemungkinan tertular virus corona selama di perjalanan masih ada.
"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," terang Slamet.
Jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, Slamet pun menyarankan pemerintah untuk memberlakukan PSBB ketat setidaknya selama satu bulan.
Meski begitu, Slamet paham jika PSBB ketat tentu akan membawa dampak di sektor ekonomi.
Ia pun menyerahkan pilihan kepada Presiden Jokowi untuk menyelamatkan yang mana terlebih dahulu, masyarakat atau ekonomi.
"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.
Presiden Jokowi pun sadar pelaksanaan PPKM tidak berjalan efektif karena implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.
Selain itu, Jokowi sebenarnya tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19.
"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun,"
"Tapi, ini kan enggak," terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021) kemarin.
GridPop.ID (*)