GridPop.ID - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 belum sebaik yang diharapkan.
Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini masih minus 0,74 persen.
Ia pun menginstruksikan jajarannya mempercepat belanja anggaran.
Pasalnya, hingga akhir kuartal II tahun 2021, belanja pemerintah tercatat masih rendah, baik yang berkaitan dengan APBN, APBD, maupun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD. Ini masih rendah," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Selain belanja APBN dan APBN yang masih rendah, serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional juga rendah.
Padahal Rp 700 triliun sudah disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
Tak hanya Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengakui lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 menunjukkan pertumbuhan negatif 0,74 persen yoy. Bila dibandingkan dengan kuartal IV-2020 yang sebesar minus 2,19 persen yoy, tentu capaian ini lebih baik.
”Namun, kita tadinya berharap bisa lebih bagus, tetapi belum sebaik yang kita harapkan,” ujarnya, Kamis (27/5/2021) dalam Indonesia Investment Forum dengan Uni Eropa dan Inggris, seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar belanja anggaran dan pengadaan barang/jasa dipercepat untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
"Sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasar," ujarnya.
Jokowi lantas mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2021 adalah 7 persen.
Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak bekerja keras mencapai target tersebut.
"Saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," kata dia, seperti yang dikutip dari Tribunnews.com
Sehubungan dengan itu Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa.
Ia menginstruksikan kedua lembaga itu mencarikan solusi dan menawarkan jalan keluar mengatasi masalah ini.
"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," katanya.
Jokowi menegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program, dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Apalagi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari program-program tersebut.
"Ini yang banyak sering kita lupa. Yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," kata Jokowi.
GridPop.ID (*)