GridPop.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies meminta permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial segera diperbaiki.
Dilansir dari Kompas.com, Risma mengaku tidak mengetahui soal surat yang dilayangkan Anies. Namun, Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penyaluran BST.
Ketika itu agenda yang dibahas bukan persoalan data ganda melainkan mekanisme penyaluran yang diusulkan melalui bank.
"Kami rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," kata Risma seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021).
Risma mengatakan, Kemensos tidak butuh waktu lama untuk menyalurkan BST meskipun lewat PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Pura-pura Ambil Dana Bansos, Buruh Ini Gasak Harta Benda Nenek 85 Tahun, Pengakuannya Bikin Melongo!
Terkait dengan perbaikan data, Risma mengatakan, Kemensos akan membuka kembali komunikasi dengan DKI Jakarta.
"Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," ucap mantan Wali Kota Surabaya ini.
Sebelumnya, dilansir dari Tribunnews hal itu diakui oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari pada Jumat (30/7/2021) dalam diskusi virtual.
Premi menuturkan, surat tersebut dilayangkan Anies Baswedan untuk meminta validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," ujar Premi.
Menurut Premi, Pemprov DKI telah menemukan 99.450 keluarga di Ibu Kota yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu.
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Banyak Bansos di Tengah Pemberlakun PPKM, Berikut Cara Cek Nama Penerima
"Masih ada 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos (Kementerian Sosial), sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," katanya.
Lebih lanjut, Premi menuturkan, 99.450 KPM tersebut merupakan bagian dari 1.007.379 keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tunai dari Pemprov DKI dengan sumber pendanaan dari APBD DKI Jakarta.
Artinya, baru sebanyak 907.929 Kepala Keluarga (KK) yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.
Di sisi lain, Pemprov DKI, kata Premi sudah siap melakukan pencairan segera apabila pemadanan data sudah selesai dilakukan oleh Kemensos.
GridPop.ID (*)