GridPop.ID - Pakaian dinas DPRD Kota Tangerang kini tengah menjadi perbincangan hangat.
Dilansir dari Kompas.tv, anggaran belanja pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang bahkan naik hingga dua kali lipat yakni Rp 675 juta.
Berdasarkan situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, di tahun sebelumnya yakni 2020 anggaran pakaian dinas DPRD Kota Tangerang besarnya Rp 312,5 juta dan tahun ini bertambah menjadi Rp 675 juta.
Rencananya anggaran tersebut bakal digunakan untuk 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang masing-masing akan memperoleh empat jenis bahan untuk lima setel pakaian dinas.
Empat jenis pakaian tersebut, yakni satu setel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), satu setel Pakaian Sipil Resmi (PSR), satu setel Pakaian Sipil Harian (PSH), dan dua setel Pakaian Dinas Harian (PDH).
Dari total anggaran tersebut, ada 250 setel pakaian yang setiap bahan seharga Rp 2.7 juta.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, penganggaran pakaian anggota DPRD diadakan satu tahun satu kali.
Kian menjadi sorotannya yakni salah satu bahan berasal dari brand kenamaan yang dikenal memiliki harga produk selangit, Louis Vuitton.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo mengatakan, masing-masing anggota nantinya akan memperoleh dua setel bahan pakaian dinas harian Louis Vuitton.
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Tiga pakaian lain nantinya akan menggunakan bahan dari lini berbeda yaitu Lanficio Di Calvino sebagai pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Menurutnya, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) usai menentukan spesifikasi setelah melakukan tes laboratorium ke Pokja ULP.
Kemudian pihaknya hanya bertugas mengevaluasi hasil lab tersebut apakah sesuai atau tidak dengan keinginan PPK.
"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," tutur dia.
"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK.
Setelah ini PPK-lah yang menindaklanjuti, kami hanya mencari penyedia bahan," urainya.
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul sebelumnya ikut memberikan tanggapan dan justru menanyakan hati nurani para wakil rakyat di tengah situasi pandemi saat ini.
"Saya hanya mau bertanya, apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu?," tanya dia.
Sementara itu dilansir dari TribunJakarta.com, Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono Nomila mengaku tak tahu persis nominal satu pakaian yang akan dibeli lantaran nantinya akan diurus oleh pemenang lelang.
"Kalau rincinya ya enggak tahu kan itu lelang.
Lelangnya bagaimana juga saya enggak tahu, harga penawaran segitu di LPSE," papar Agus.
Agus mengaku tak tahu-menahu saat ditanya apakah pakaian dinas tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.
"Waduh saya belum tahu ya kalau itu.
Harusnya kan ada standarnya (spesifikasi) SSH (Standart Satuan Harga) dari Wali Kota," jelas Agus.
GridPop.ID (*)