Selain itu, ia juga meng kritik Pemerintah Aceh karena banyak akses jalannya yang rusak.
Lalu, menurutnya juga hal itu terjadi karena banyaknya pejabat daerah di wilayah Aceh yang diduga korupsi.
" Aceh nggak maju-maju, gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor, apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan kabupaten hingga provinsi, jangan tanya sama kami mana bukti yang kami korupsi, karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat, cukup tunjukkan ke kami saja mana buktinya bahwa kalian mengelola dana otsus yang baik dan benar, hasilnya mana? bangun infrastruktur? infrastruktur yang mana? sifatnya ghoib? nggak bisa dilihat dan dirasakan? atau fokus mensejahterakan rakyat? rakyat yang mana? rakyat yang di rumah kalian?," jelasnya dalam unggahan videonya.
"Kalau kalian mengelola dana otsus dengan baik dan benar, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan Provinsi termiskin di Sumatera, nggak mungkin Aceh mendapatkan julukan mendapatkan ranking ke 13 Provinsi terkorup di Indonesia," katanya.
"Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita mendapatkan dana otsus sesuai dengan undang-undang 2006 nomor 11, 2028 kita nggak ada lagi dana otsus, bayangin pemerintah aja mendapatkan dana otsus aja tidak sanggup membuat Aceh tidak maju, apalagi kalo dana otsusnya sudah ditiadakan, apa kalian sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras lainnya untuk menghadapi undang-undang tersebut? jangan sampai gara-gara ketidakbecusan kalian masyarakat Aceh yang harus menanggung derita, atau mau mengamandemenkan undang-undang? kalian fikir untuk mengamandemenkan undang-undang itu butuh waktu yang singkat? terlambat, kemaren-kemaren kalian kemana aja? tidur? ngantuk?," paparnya.
"Kitambah lagi sebagian masyarakat aceh koar-koar ingin merdeka dari Indonesia, logika aja pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus, apalagi mengurus Aceh sebagai negara," sambungnya.
"Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa masyarakat Aceh rela saling membacok berantem dengan sesama partai demi kekuasaan, mungkin pejabat Aceh itu baal gagal jadi penzina tapi susah jadi koruptor, agama paham korupsi tetap jalan, bener?," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta penegakan hukum di Aceh dapat diperkuat.
Bukan hanya tentang perzinahan saja, melainkan segala aspek hukum.
Dalam unggahannya, Rahma juga menyentil soal potensi anak muda di Aceh yang sulit berkembang.
"Di Aceh banyak sekali orang-orang yang berprestasi, hanya saja repotasi dan harga diri mereka ditutup sama pejabat dan elit politik yang hobi korupsi, mereka yang korupsi Aceh dan masyarakat Aceh yang dianggap remeh oleh orang luar, karena Aceh masih ketinggalan dan bertahan di dalam kemiskinan," katanya.