Sekretaris UNP Erianjoni mengatakan, mestinya hal tersebut tidak terjadi.
Ia mengatakan bahwa seharusnya melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) jika ada permasalahan atau apa pun yang menyangkut kegiatan KKN.
Bukan hanya DPL, tapi ada wadah lain untuk komunikasi mahasiswa yakni unit pelaksana pusat KKN.
"Ini memang keliru. Mahasiswa kita harus diberi pembelajaran, tidak semua harus semuanya lewat media sosial, kan ada wadah komunikasinya, DPL dan unit pelaksana pusat KKN," kata Erianjoni kepada TribunPadang.com, Minggu (25/6/2023).
"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," ujar dia.
"Jadi, ya mereka (warga) tak terima, mereka (mahasiswa KKN) posting di media sosial kekecewaannya karena harapan yang diharapkan tak terjadi.
@singgahisaja kita Up lagi. Soal nya Banyak tiktok yg mengviralkan. #kenausir #kkn #viral #fyp ♬ suara asli - giks
Fasilitas yang mereka harapkan tidak dapat, sementara mereka harus bayar.
Barangkali anak KKN ini juga cemburu di daerah lain ada yang tidak bayar," tutur dia.
Lebih lanjut, Erianjoni berujar bahwa pihaknya akan berdialog dengan camat setempat usai video mahasiswi KKN UNP viral.
"Kalau memang ndak bisa mahasiswa itu ditempatkan KKN di situ lagi, akan kita pindahkan ke tempat lain, dan ini memang kesalahan dari mahasiswa kita ya, karena etika berkomunikasinya yang buruk," imbuh Erianjoni.
Setelah viral, warga diduga tak terima dan mahasiswa KKN telah kembali ke kos serta rumah masing-masing.