Hasil Uji BPOM dan MUI Belum Keluar, Pemerintah Sudah Rilis Aturan Main Vaksinasi Covid-19, Begini Penjelasannya

GridPop.ID - Pandemi virus corona atau covid-19 sampai saat ini belum juga usai.

Bahkan di Indonesia sendiri jumlah pasien positif covid-19 masih terus bertambah setiap harinya.

Melansir laman resmi covid19.go.id dilaporkan sebanyak 692.838 orang terkonfirmasi positif covid-19 per Kamis (24/12/2020).

Baca Juga: Ngaku Merinding, Sosok Ini Bongkar Sisi Lain Rizky Billar yang Ternyata Cucu Pahlawan Pejuang Veteran: Keliatan Petarungnya

Meski begitu, masyarakat kini seolah bisa sedikit bernapas lebih lega usai kabar kedatangan vaksin virus corona mencuat.

Melansir Kompas.com, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin covid-19 keluaran sinovac telah sampai di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Tak hanya itu, nantinya pada tahap kedua Indonesia akan mendatangkan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin.

Jutaan vaksin tersebut saat ini belum bisa didistribusikan kepada masyarakat lantaran masih menanti hasil uji dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI.

Baca Juga: Tetiba Posting Foto dengan Caption Menohok, Tamara Bleszynski Seolah Singgung Seseorang: Teriak Kesetaraan Tapi...

Namun, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Seperti dikabarkan Kompas.com, salah satu yang diatur dalam Permenkes tersebut adalah jadwal dan tahapan vaksinasi.

Mengacu pada Pasal 15, jadwal dan tahapan vaksinasi disesuaikan dengan sejumlah faktor.

"Jadwal dan tahapan pemberian vaksin Covid-19 ditetapkan sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19, kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 ,dan jenis vaksin Covid-19," demikian bunyi Pasal 15 Ayat (1) Permenkes Nomor 84 Tahun 2020. 

Baca Juga: Selama Ini Mengelak, Lesty Kejora dan Rizky Billar Akhirnya Akui Hubungannya yang Sebenarnya: Doain ya

Selain itu, pada Ayat (2) pasal yang sama dikatakan, penetapan jadwal dan tahapan vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) serta pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Jadwal dan tahapan pemberian vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh menteri," demikian bunyi Pasal 15 Ayat (3).

Jenis vaksin yang nantinya digunakan dalam vaksinasi Covid-19 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Vaksin yang digunakan ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah masuk dalam daftar calon vaksin Covid-19 atau daftar vaksin dari World Health Organization (WHO).

Baca Juga: Digaji Fantastis Jadi Asisten Raffi Ahmad, Nagita Slavina Sampai Takjub Lihat Barang Mewah Ini di Kontrakan Merry, Dimas: Kayak Bioskop

Dalam menetapkan jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan, Menteri Kesehatan memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional serta pertimbangan dari Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Basional.

"Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk pelayanan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 7 Ayat (4).

Jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebelumnya disinggung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Tak Hanya Dimas Ramadhan, Nikita Willy pun Dibuat Melongo Mengetahui Cara Komunikasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina: Emang Gitu Caranya

Jokowi mengatakan, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar lantaran ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin.

Baca Juga: Bak Habis Manis Sepah Dibuang, 17 Tahun Rela Dipoligami, Kiwil Tak Pernah Penuhi Keinginan Rohimah Satu Ini, Sang Komedian Justru Pilih Lakukan dengan Istri Barunya

GridPop.ID (*)

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Permenkes Terbit, Begini Aturan soal Jadwal dan Tahapan Vaksinasi Covid-19

PROMOTED CONTENT