Find Us On Social Media :

Prabowo Dianggap Terbelit-belit, TKN Jokowi-Ma'ruf Beri Kritikan Pedas!

By Veronica Sri Wahyu Wardiningsih, Rabu, 15 Mei 2019 | 15:25 WIB

Prabowo Subianto

GridPop.ID - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru saja menghadiri acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Dari acara tersebut, Prabowo mengemukakan pendapatnya mengenai kecurangan pada Pemilu 2019.

Prabowo juga menyatakan akan menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Kubu Prabowo-Sandi Ubah Angka Klaim Kemenangan, Prosentasenya Menyusut Tajam, Ini Alasannya

Pihak TKN Jokowi-Ma'ruf pun memberikan tanggapan menohok terhadap sikap Prabowo tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengkritik pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil perhitungan .

Menurut dia, penyataan Prabowo akan membuat masyarakat menjadi bingung.

Baca Juga: Usai Diciduk Polisi Gara-gara Video Adu Domba TNI-Polri, Pelaku Kini Minta Bantuan BPN Prabowo-Sandi

"Message atau pesan Pak Prabowo dan BPN membingungkan rakyat dan membuat banyak pihak hanya bisa geleng-geleng kepala," ujar Arsul ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Sebab, sikap Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini tidak sesuai klaim-klaim selama ini.

Di satu sisi, Prabowo sudah mendeklarasikan kemenangan lebih dari satu kali berdasarkan real count yang dilakukan BPN.

Baca Juga: Pria yang Teriak Ancam Penggal Kepala Jokowi Dijerat Pasal Makar, Kubu Prabowo Meradang: Ini Ketidakadilan Telanjang dan Vulgar

Di sisi lain, Prabowo justru menolak real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Padahal, real count kubu 02 berbasis C1 seperti real count versi KPU.

Menurut Arsul, BPN sebetulnya punya modal untuk memprotes hasil perhitungan di ruang rekapitulasi dengan berbekal real count versi mereka itu.

Baca Juga: Pendukungnya Ancam Penggal Kepala Jokowi, Prabowo Diminta Jangan Diam dan Bersembunyi

"Jika sama-sama berbasis C1 mestinya kalaupun ada perbedaan ya dipertunjukan dong di ruang rekapitulasi suara KPU. Bukan diungkapkan di luar KPU," ujar Arsul.

Belum lagi soal daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar sebesar 17,5 juta.

Menurut Arsul, tuduhan BPN atas hal itu sudah dijawab oleh KPU.

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Dikabarkan Dipecat Sebagai Dosen karena Temui Prabowo, Rektor Ungkap Fakta Mengejutkan

Dia heran kenapa sekarang persoalan DPT ini diributkan kembali.

Tadi malam, Prabowo juga sudah mengklaim menang dengan perolehan suara 54 persen.

Arsul berpendapat sebaiknya Prabowo dan BPN tetap pada keyakinan tersebut tanpa harus menuding ada kecurangan.

Baca Juga: Gelar Shalawatan, Pendukung Jokowi dan Prabowo Kumpul Bareng: Kompetisi Harus Diakhiri!

"Terus sekarang mengaku sudah unggul 54 persen lebihd ari setengahan jumlah TPS yang mereka hitung. Lah kalau yakin menang kok meolak hasil perhitungan KPU? Apalagi perhitungan kan belum selesai," kata Arsul.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Dikutip dari Antara News, capres dan cawapres nomor urut 02 masih berharap kepada KPU untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Baca Juga: Tuding Jokowi dan TKN Memecah Belah, BPN Prabowo Mengaku Tak Goyah Meski AHY Bertemu Presiden

"Kami masih menaruh harapan kepada KPU, tapi sikap saya jelas saya akan menolak hasil perhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini," kata Prabowo.

Prabowo mengaku pihaknya masih menaruh secercah harapan kepada KPU.

Dan juga mengingatkan kepada insan-insan anggota KPU bahwa masa depan bangsa Indoneisa ada di pundak komisioner KPU.

Baca Juga: Minta Situng Dihentikan Karena Dianggap Bermasalah, BPN Prabowo-Sandiaga Laporkan Kasus Ini ke Bawaslu

"Kau (KPU) yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan. Kalau ketidakadilan, maka kau mengizinkan penjajahan rakyat Indonesia," tegas Prabowo. (*)