Diakuinya dengan perhitungan pekerjaan seperti itu, justru mengajarkan kepala daerah untuk mencuri.
"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambung Budhi.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan gaji para kepala daerah.
Merujuk artikel terbitan Kompas.com, Bupati Banjarnegara tersebut menyebutkan nominal idealnya seorang bupati itu Rp 100 juta atau lebih hingga Rp 150 juta.
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.
Menurut dia kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga/institusi negara yang lain. (*)