GridPop.ID - Keputusan Presiden Jokowi memilih Prabowo sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya menuai beragam respon dari berbagai pihak.
Ada beberapa pihak yang setuju dan ada pula yang kurang setuju dengan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Salah satu dampak dari keputusan Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menhan RI adalah ia resmi ditinggalkan organisasi massa sukarelawan pendukung Jokowi (Projo).
Merujuk atikel terbitan Kompas.com, ormas yang telah mendukung Jokowi hingga dua periode pemerintahan itu tak bisa menerima realitas Jokowi memasukkan nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kami bertarung cukup keras."
"Akan tetapi, sekarang menjadi Menhan," ujar Sekretaris Jenderal Projo Handoko dalam konferensi pers di kantor DPP Projo.
Dibalik kontroversi tentang keputusannya, Presiden Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk memilih rivalnya menjadi salah satu menteri di dalam kabinet kerjanya.
Masih mengutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya.
"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi.
Dijelaskan Jokowi, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain.
Jokowi menyebutkan, Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
Dengan dasar tersebut, mantan Wali Kota Solo itu merasa tidak masalah jika rivalnya masuk dalam jejeran mentri di kabinetnya.
"Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," ungkap Jokowi.
Jokowi menyebut Indonesia memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara.
Namun ia melihat proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan.
Di sisi lain, Jokowi memiliki perhitungan alasan sendiri kenapa ia menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Jokowi mengungkapkan mempertimbangkan rekam jejak Prabowo selama berkarir di TNI.
"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," ungkap Jokowi.
Melansir dari Tribunnews, Mantan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menitipkan pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikannya kepada Menhan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto seusai acara "Kenal Pamit" di Kantor Kemenhan RI Jakarta Pusat pada Kamis (24/10/2019).
Dalam sambutannya ia menekankan pada masalah radikalisme di Indonesia terutama ISIS dan khilafah.
Ia mengatakan, untuk itu dirinya kerap berbicara di berbagai tempat terkait ancaman tersebut.
Tidak hanya itu, ia meminta kepada Prabowo agar dapat menekan angka persebaran dan peningkatan paham radikalisme tersebut.
"Khilafah, ISIS. Harus dihancurkan!" tegas Ryamizard.
Tidak hanya itu, dalam sambutannya, Ryamizard juga menekankan bahwa ancaman ideologi tersebut juga menyasar personel TNI.
Menurutnya ideologi tersebut sangat berbahaya karena bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila.
"Saya sampaikan pada waktu di Mabes TNI. Ini sudah terpapar tiga persen. Bayangkan. Belum PNS, mahasiswa, BUMN. Nah ini adalah pekerjaan rumah kita Pak Prabowo. Kita stop ini bertambahnya di TNI dan keluarga besar," kata Ryamizard. (*)