GridPop.ID - Kontroversi pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih terus bergulir hingga saat ini.
Beberapa pihak seolah belum bisa menerima keputusan Menteri BUMN menununjuk Basuki Tjahaja Purnama alias BTP sebagai komisaris utama Pertamina.
Bahkan ada sebagian karyawan Pertamina yang menggelar aksi penolakan terhadap Ahok sebelum dilantik menjadi komisaris utama Pertamina.
Mereka membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Meski ada yang menolak, tak sedikit pula para politikus yang setuju dengan penunjukan Ahok sebagai Komut di Pertamina.
Salah satu diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut menilai penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau BTP menjadi Komisaris Utama Pertamina adalha langakh yang tepat.
Diberitakan Kompas.com, menurut Luhut, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah.
“Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina, karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu. Biar aja di situ," ungkap Luhut.
Dijelaskan Luhut, penolakan terhadap Ahok itu karena mereka takut, karena Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan.
“Orang yang enggak suka sama dia itu orang yang enggak suka diperiksa, yang enggak suka jujur, gitu aja," kata Luhut.
Sebelumnya, Erick mengumumkan bahwa Ahok telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.
Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak. Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDI-P.
Di sisi lain, pasca menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina, Ahok langsung mendapat tugas rumah dari Presiden Jokowi.
Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur DKI itu bertemu dengan Presiden Jokowi.
Kembali mengutip dari Kompas.com, Ahok menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.
"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok.
Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.
Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.
Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. (*)