Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyoroti mandeknya upaya normalisasi sungai sejak 2017 karena terhentinya pembebasan lahan di bantaran kali.
Normalisasi merupakan metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama saat curah hujan tinggi.
Salah satunya, dengan melakukan pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai.
Selain itu, pemasangan batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.
Sejak 2014, pemerintah pusat membantu Pemprov DKI dalam upaya normalisasi ini.
Saat mulai menjabat, Anies menggagas program naturalisasi.
Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak mengetahui jelas program naturalisasi yang digagas Anies.
Dua kali undangan pertemuan tak pernah dihadiri mantan Mendikbud itu. Kementerian PUPR berharap ada sinergi, jika memang program itu dijalankan.
Dari pemberitaan media, Kementerian PUPR memahami naturalisasi yang dimaksud Anies yaitu memasukkan air hujan yang turun dari langit ke dalam tanah, tak membuangnya ke laut.
Menurut Anies, program naturalisasi sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Ia menjanjikan hasilnya akan terlihat pada akhir 2019. (*)