GridPop.ID - Beberapa negara memang mengharuskan para pria untuk mengikuti wajib militer.
Asalkan mereka memiliki badan yang sehat mereka tentu wajib mengikuti kegiatan tersebut.
Tak boleh ada penolakan untuk mengikuti kewajiban yang telah dibuat oleh negara.
Ini kisah yang terjadi di negara Thailand.
Thailand menjadi salah satu negara dengan toleransi yang sangat tinggi terutama untuk kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bissex dan Transgender).
Tak heran jika disana bayak dilakukan praktik operasi kelamin.
Namun hal tersebut tak bisa membebaskan para ladyboy dari kewajibannya mengabdi pada negara.
Sekelompok ladyboy tampak duduk dibalut pakaian wanita dibelakang barisan pria.
Mereka menunggu petugas militer memanggil nama mereka, memutuskan mereka harus menjalani wajib militer atau tidak.
"Aku dilahirkan laki-laki, jadi aku harus ada di sini, seperti tugas panggilan," kata Kanphitcha Sungsuk salah seorang ladyboy dilansir dari nbcnews.com.
Meski toleransi terhadap gay dan trasngender tinggi, para ladyboy banyak yang mengeluh lantaran mereka merasa hanya diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
Belum lagi, ketika masuk di usia 21 tahun, mimpi buruk harus mengikuti wajib militer mereka hadapi.
"Sebagian besar mereka khawatir akan menanggalkan pakaiannya, atau dipermalukan di depan umum," kata Jetsada Taesombat, direktur eksekutif Aliansi Transgender Thailand untuk Hak Asasi Manusia.
"Beberapa orang sangat stres bahkan ingin bunuh diri untuk menghindari wajib militer," tambahnya.
Setiap bulan April, pria-pria Thailand yang berusia 21 tahun harus secara sukarela melayani negara selama enam bulan.
Sebuah kasus kematian saat wajib militer setelah pemukulan oleh tentara minggu ini menyoroti kebrutalan kehidupan tentara yang banyak ingin dihindari orang.
Pengecualian dibuat untuk mereka yang secara fisik atau mental tidak mampu.
Wajib militer juga diperuntukkan untuk wanita transgender.
Dokter akan memeriksa mereka apakah telah megalami perubahan fisik seperti telah operasi payudara atau operasi kelamin.
Mereka yang memiliki perubahan fisik, yang menunjukkan "gangguan identitas gender", dibebaskan dari kewajiban dan tidak perlu kembali.
Namun, mereka yang belum mengalami perubahan tersebut harus kembali hingga dua tahun lagi, kecuali rumah sakit militer menyatakan mereka tidak mampu.
Sebenarnya mereka juga diperlakukan berbeda.
"Tentara diperintahkan untuk memperlakukan dan menghormati wanita transgender sebagai wanita," kata Letnan Kolonel Ongard Jamdee.
(*)