Hanya ada sedikit akuntabilitas dalam hal pengeluaran terkait Covid-19 pemerintah
Respons pandemi Covid-19 pemerintah juga memberikannya kekuasaan yang berlebihan atas anggaran negara.
Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan Covid-19 dianggap sebagai langkah untuk mengamankan perekonomian dari krisis.
Tidak ada keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil dapat diajukan di pengadilan administrasi negara dan pejabat pemerintah kebal dari tuduhan pidana.
Situasi ini diperburuk oleh badan anti-korupsi yang lemah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin melemah dengan revisi UU KPK pada September 2019.
Masyarakat sipil meragukan kemampuan badan ini untuk memantau dan selidiki penyimpangan terkait pengeluaran Covid-19.
Kritik terhadap pemerintah ditangkap
Pada 23 April, Ravio Patra, seorang aktivis yang telah kritis terhadap bagaimana pemerintah mengelola wabah, adalah salah satu contohnya.
Polisi menuduhnya memprovokasi kerusuhan nasional melalui siaran Whatsapp.
Aktivis hak mengklaim bahwa siaran itu dibuat ketika teleponnya diretas. Mereka mengemukakan fakta bahwa Patra telah secara terbuka mengkritik salah satu staf Jokowi, Billy Mambrasar, karena dugaan konflik kepentingan dalam melaksanakan proyek pemerintah di Papua Barat.
Wawancara kami dengan para aktivis menunjukkan bahwa kritik Patra terhadap Mambrasar adalah alasan ia ditangkap.
Beberapa aktivis percaya bahwa Mambrasar memiliki hubungan dekat dengan Budi Gunawan, kepala badan intelijen nasional Indonesia.
Beberapa orang lain dari berbagai daerah juga telah ditangkap, sebagian besar karena komentar mereka di media sosial sehubungan dengan cara pemerintah menanggapi wabah Covid-19.
Tuduhan termasuk menghina Presiden dan menyebarkan pidato kebencian.
Kontras, pengawas hak asasi manusia Indonesia, melaporkan bahwa pada 8 April ada empat kasus orang dari berbagai daerah (Jakarta, Riau, dan Jawa Tengah) didakwa dengan menghina pihak berwenang.