Find Us On Social Media :

Capai 402 Miliar Dolar AS, Indonesia Masuk 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar Menurut Bank Dunia, Ini Kata Pemerintah

By None, Kamis, 15 Oktober 2020 | 13:20 WIB

Ilustrasi uang dollar AS pada utang luar negeri Indonesia

GridPop.ID - Untuk memenuhi kebutuhan negara, pemerintah melakukan kerja sama dengan beberapa negara di luar negeri.

Tak jarang, pemerintah juga terikat utang luar negeri yang jumlahnya tidak sedikit.

Sebuah laporan berjudul Interational Debt Statistics (IDS) baru saja dirilis pada 12 Oktober 2020 oleh Bank Dunia.

Baca Juga: Terlilit Utang Rp 5 Miliar hingga Nekat Masuk Dunia Prostitusi Demi Melunasinya, Wanita Cantik Ini Justru Alami Hal Tak Terduga Usai Bertemu dengan Sosok Ini

Dalam laporan tersebut terdata daftar negara-negara yang memiliki utang luar negeri.

Lalu, di urutan berapakah negara Indonesia?

Di dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia.

Baca Juga: Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Baru Saja Ketawa-ketiwi Nikmati Udara Bebas Usai di Bui, Vicky Prasetyo Justru Ditagih Utang oleh Sosok Ini hingga Ancam Bakal Lapor Polisi: Memang Harus di Push

Secara keseluruhan, utang luar negeri Indonesia tercatat mencapai 402,08 miliar dollar AS pada tahun 2019.

Total nilai utang itu terdiri atas utang luar negeri pemerintah, BUMN, dan swasta.

Total nilai utang tersebut berada di bawah China dengan total nilai utang sebesar 2,1 triliun dollat AS, Brazil 569,39 miliar dollar AS, dan India 560,03 miliar dollar AS.

Selain itu, posisi nilai utang Indonesia juga di bawah Rusia yang sebesar 490,72 miliar dollar AS, Meksiko 469,72 miliar dollar AS, dan Turki 440,78 miliar dollar AS.

Baca Juga: Tanggung Luka Perceraian Kedua Orang Tuanya, Dul Jaelani yang Dulu Kecewa dengan Mulan Jameela Kini Justru Kerap Merasa Rindu karena Ini

Adapun negara yang menempati posisi di bawah Indonesia yakni Argentina dengan nilai utang 279,3 miliar dollar AS, Afrika Selatan 188,1 miliar dollar AS, dan Thailand 180,23 miliar dollar AS.

Tanggapan pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu menilai Rahayu Puspasari mengatakan laporan tersebut berisi data dan analisis posisi utang Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah.

Namun demikian, laporan perbandingan yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju. Sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Baca Juga: Benar-benar Tajir Melintir, Tanpa Pikir Panjang Nikita Mirzani Langsung Kabulkan Permintaan Sang Putra yang Minta Hadiah Sunat Senilai Rp 1,4 Miliar

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN.

"Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel)," jelas dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

Rahayu mengatakan pada paparan perbandingan tersebut, terlihat utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Pasalnya ekonomi yang besar, utang Pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.

Baca Juga: Singgung Pengembangan Vaksin Covid-19 di Indonesia, Erick Tohir: Ada Sesuatu yang Aneh Jika...

"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang Pemerintahnya diatas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," jelas Rahayu.

"Pemerintah terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tambahnya.

GridPop.ID (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bank Dunia Sebut Indonesia Masuk 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ini Kata Pemerintah"