GridPop.ID - Program vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan di Indonesia.
Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang telah disuntik vaksin tersebut.
Vaksin Sinovac diberikan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, Ribka Tjiptaning selaku anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menyatakan penolakan dirinya divaksinasi.
Padahal diketahui jika tujuan pemberian vaksin agar virus Covid-19 yang datang dari Wuhan, China tersebut tak semakin meluas.
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (12/1/2021), beliau menyampaiakn penolakannya.
Ribka menyatakan jika belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."
"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."
"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnisvaksin dengan masyarakat.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"
"Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yang 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin.
Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."
Baca Juga: Izin Vaksin Covid dari BPOM Terbit Pekan Depan, Jokowi: Terbukti Aman!
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri kesehatan (Menkes) Budi Gunadi sempat menyinggung varian baru virus Corona dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Budi mengakui, sampai saat ini ia masih belum bisa memastikan apakah varian baru tersebut sudah masuk ke Indonesia.
"Kalau ditanya udah ada di Indonesia belum, saya akan jawab belum tahu. Karena itu saya bilang ke teman-teman ini perang melawan virus seperti perang beneran, kita harus punya intelnya yaitu dari Kementerian Kesehatan," kata Budi.
Budi mengatakan, untuk bisa mengetahui apakah varian tersebut sudah berada di Indonesia dibutuhkan genome sequencing atau pengurutan seluruh rangkaian DNA untuk mendeteksi strain virus.
Sementara itu, di Indonesia, hanya ada 12 laboratorium yang bisa melakukannya, satu diantaranya Lembaga Eijkman.
Sebagai langkah untuk melacak keberadaan varian baru Corona ini Menkes bersama Kemenristek telah memformalisasikan jaringan laboratorium tersebut di beberapa titik kota yang banyak pendatangnya.
"Sehingga kita bisa mengidentifikasi secara dini, kita memiliki sistem intelijen secara dini kalau ternyata ada virus mutasi baru yang masuk. Mudah-mudahan harusnya mulai minggu ini kita bisa mengidentifikasi virus-virus yang masuk," kata dia.
GridPop.ID (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, ''Mending Saya Bayar Rp 5 Juta''