GridPop.ID - Angka kasus Covid-19 secara global kembali melonjak setelah turun selama tujuh minggu.
India sendiri menempati peringkat kedua dengan 312.250 kasus baru pada periode 28 Juni-4 Juli.
Pandemi Covid-19 di India sendiri terbilang kacau dengan adanya narasi dari politikus setempat yang mengklaim kalau kotoran sapi bisa sembuhkan Covid-19.
Hal ini bermula, pada Mei ketika anggota parlemen India dari partai BJP, Pragya Thakur, meminta pekerja partai meminum urine sapi sebagai penangkal Covid-19.
Pernyataan menyesatkan ini pun langsung menuai banyak kritik, termasuk oleh rendro Leichombam dan Kishorechandra Wangkhem.
Leichombam sendiri merupakan seorang aktivis, sedangkan Wangkhem adalah seorang jurnalis.
Leichombam mengomentari pernyataan menyesatkan dari Thakur melalui unggahan di akun Facebook-nya.
“Obat untuk corona bukanlah kotoran dan urine sapi. Obatnya adalah sains dan akal sehat,” tulis Leichombam.
Sementara Wanghem hanya menulis bahwa kotoran dan urine sapi bukanlah obat yang efektif untuk Covid-19.
Keduanya membuat unggahan itu setelah seorang pemimpin BJP lokal meninggal karena komplikasi akibat Covid-19.
Melansir dari Daily Mail, unggahan kedua pria ini pun langsung dilaporkan anggota BJP lokal ke polisi.
Dalam laporannya, disebutkan Leichombam dan Wangkhem telah menghina dan melukai anggota BJP yang lain.
Tanpa berlama-lama, polisi pun langsung menciduk Leichombam dan Wangkhem serta menjebloskan keduanya ke penjara.
Kini terhitung Leichombam dan Wangkhem sudah ada di penjara selama 45 hari.
Sementara itu, Chongtham Victor menganggap penangkapan kedua kliennya tidak masuk akal.
Penangkapan Leichombam dan Wangkhem disebutnya telah mencederai kebebasan berpendapat.
"Tuduhan itu sama sekali tidak masuk akal dan benar-benar salah. Saya tidak bisa mengatakan berapa lama (Leichombam dan Wanghkem) akan berada di penjara,” lanjut Victor.
Sementara itu, Menteri Informasi dan Hubungan Masyarakat Manipur berpendapat bahwa pemerintah distrik berwenang menangkap keduanya atas masalah yang diakibatkan.
“Pemerintah telah mencatat seluruh masalah. Berkasnya menunggu di menteri kepala," kata Singh.
Undang-Undang Keamanan Nasional India bahkan memberikan kekuasaan bagi negara bagian untuk menangkap dan menahan tersangka hingga 12 bulan tanpa tuduhan resmi.
GridPop.ID (*)