Find Us On Social Media :

Nyalinya Segunung Berani Sebar Data Petinggi Nasional, Begini Reaksi Hacker Bjorka Usai Diduga Jadi Antek Sewaan Ferdy Sambo untuk Alihkan Atensi Publik, Langsung Senggol Kapolri!

By Lina Sofia, Selasa, 13 September 2022 | 15:03 WIB

Illustrasi Hacker Bjorka

"Tapi aku akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP mendengarkan desakanmu," tuturnya.

Cuitan ini terjadi saat akun Bjorka yakni @bjorxanism belum ditakedown untuk kedua kalinya.

Kini Bjorka telah mengganti nama akunnya lagi menjadi @wanchenwanchen1.

Komentar beragam pun menghampiri instagram pembasmi.kehaluan.reall.

"Bongkar aja, demi keadilan kemanusiaan," tulis salah satu warganet.

Menanggapi Akhirnya Jokowi buka suara soal aksi hacker Bjorka.

Dilansir dari Tribun Palu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Tips Hidup Terhindar Dari Hacker, Berikut Ini Cara Jaga Keamanan Ponsel yang Wajib Diketahui!

Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangannya menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh (peretas) Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdatesekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ucap Menkominfo.

Johnny menuturkan bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response teamyang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tuturnya.