GridPop.ID - Sosok hacker Bjorka sedang ramai menjadi perbincangan publik.
Betapa tidak, hal ini karena ulahnya yang berhasil meretas data sim card, dara pejabat negara hingga pembunuhan Munir.
Karena aksinya tersebut, akun Twitter milik Bjorka pun ditangguhkan atau suspend pihak Twitter.
Akun Twitter Bjorka ditangguhkan Twitter karena dinilai telah melakukan doxing atau pembocoran data nama-nama penting di Indonesia.
Atas beberapa aksinya itu, kini muncul asumsi kalau aksi yang dilakukan Bjorka ini tujuannta untuk mengalihkan kasus Brigadir J.
Bahkan disebut-sebut, Hacker Bjorka diduga antek sewaan Ferdy Sambo untuk alihkan atensi publik.
Namun Bjorka membantah kalau dirinya mengalihkan kasus Ferdy Sambo, dilansir Instagram @pembasmi.kehaluan.reaal, Senin (12/9/2022).
"Jika ada yang mengira saya disini untuk mengalihkan kasus Ferdy Sambo," tulisnya dikutip TribunStyle.com, Senin (12/9/2022).
Bjorka sendiri tidak tahu siapa sosok Ferdy Sambo.
"Saya bahkan tidak tahu siapa dia," katanya.
Walaupun begitu Bjorka akan membuat Kapolri Listyo Sigit untuk mendengarkan desakannya.
"Tapi aku akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP mendengarkan desakanmu," tuturnya.
Cuitan ini terjadi saat akun Bjorka yakni @bjorxanism belum ditakedown untuk kedua kalinya.
Kini Bjorka telah mengganti nama akunnya lagi menjadi @wanchenwanchen1.
Komentar beragam pun menghampiri instagram pembasmi.kehaluan.reall.
"Bongkar aja, demi keadilan kemanusiaan," tulis salah satu warganet.
Menanggapi Akhirnya Jokowi buka suara soal aksi hacker Bjorka.
Dilansir dari Tribun Palu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/9/2022).
Baca Juga: Tips Hidup Terhindar Dari Hacker, Berikut Ini Cara Jaga Keamanan Ponsel yang Wajib Diketahui!
Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangannya menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh (peretas) Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdatesekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ucap Menkominfo.
Johnny menuturkan bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Perlu ada emergency response teamyang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tuturnya.
Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
"Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan," ujar Menkominfo.
Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Tanah Air.
"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita," pungkasnya.
GridPop.ID (*)