Setelah bekerja, Sariatul Adawiyah justru harus menerima pil pahit karena honor yang harusnya didapatkatkan justru tertunda karena kelakuan si Bendahara.
"Penghitungan suara di TPS 12 sampai jam 06.00 Wita pagi pada Kamis (15/02/2024), lebih dari 24 jam kami bekerja dan diakhir pekerjaan berharap ada upah yang bisa mengurangi rasa lelah namun ternyata harus tertunda," ujarnya, melansir dari BanjarmasinPost via WartaKota.
KPU Balangan Buka Suara
Sebelumnya KPU Balangan juga telah melakukan konferensi pers mengenai adanya persoalan honor KPPS di Kelurahan Batu Piring yang diduga dibawa kabur oleh bendahara sekretariat PPS Batu Piring.
Dalam konferensi pers Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengatakan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat mengenai permasalahan yang terjadi, Jumat (16/02/2024).
"Setelah mendapat informasi tersebut, kami langsung menkonfirmasi dan menghubungi PPS serta pihak kelurahan, dan melaporkan ke Polres Balangan," ujarnya seperti dilansir Banjarmasinpost.
Sekretaris KPU Balangan Hairir Rifani mengatakan penyaluran anggaran Pemilu ke tingkat PPS dilakukan dua tahap, tahap pertama pada 07 Februari 2024 yaitu untuk biaya pembuatan TPS operasional KPPS.
Dan untuk honor KPPS disalurkan pada 12 Februari 2024.
Pengambilan dananya dilakukan dua orang yaitu sekretariat PPS dan Bendahara PPS.
Uang itu seharusnya untuk pembayaran honor KPPS dijadwalkan pada Kamis (15/02/2024) yaitu satu hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
"Pada saat penyaluran anggaran pemilu di tahap pertama ke KPPS tidak ada masalah semua tersalurkan dari seluruh desa dan kelurahan, pada tahap dua ini yang untuk honor KPPS dan honor Linmas ternyata di Kelurahan Batu Piring yang tertunda, hanya satu kelurahan ini saja," ungkapnya.
Hairir menambahkan untuk honor Linmas sudah dibayarkan, karena bendahara menitipkan anggaran Rp 50 juta untuk Linmas dan sisanya untuk KPPS sehingga sisa uang yang masih ada pada bendahara dan diduga dibawa kabur adalah Rp 115 juta.
Komisioner KPUD Balangan Wahyudi mengatakan masalah ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan proses Pemilu.
"Kami mengupayakan ada jalan keluar untuk pembayaran honor KPPS, dan diusahakan sebelum proses pleno di tingkat kecamatan permasalahan ini bisa teratasi sehingga tidak mengganggu jalannya proses pleno dan proses Pemilu lainnya," ungkapnya. GridPop.ID (*)