GridPop.ID - Pemadaman listrik di beberapa wilayah di pulau Jawa mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.
Secara pribadi, Presiden Jokowi hadir untuk mengetahui penyebab dan solusi peristiwa tersebut dari pihak PLN.
Namun seusai mendengar penjelasan dari pihak PLN, Jokowi hanya memberikan tanggapan sedikit hingga meninggalkan lokasi.
Dilansir dari Kompas.com, (5/8/2019), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo marah kepada PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah pulau Jawa.
Sebab, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore ini sangat mengganggu aktivitas warga.
"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Baca Juga: Ini Jadwal Pemadaman Listrik Bergilir Senin 5 Agustus 2019 untuk Wilayah Jabodetabek
Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun, masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.
"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.
Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.
Baca Juga: Hanya Karena Mati Listrik, Beberapa Menteri di Dunia Ini Lakukan Hal-hal Tak Terduga, Ada Apa?
Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.
Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.
Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
"Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.
"Manajemen resiko, memitigasi, perlunya menangani langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh presiden dan jangan lengah. Kalau terjadi ini bagaimana," sambungnya.
Soal sanksi untuk Dirut PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukan lah solusi utama.
Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya. Namun Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.
"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.
Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi. Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.
Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya.
Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang.
Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang.
Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan. (*)
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Veronica Sri Wahyu Wardiningsih |
| Editor | : | Veronica Sri Wahyu Wardiningsih |
Komentar