Namanya Tercoreng, Ari Askhara Ditantang Sediakan Advokat Mahir untuk Lawan Pemerintah Jika Tak Mau Mundur dari Jabatan, Seorang Pakar Hukum: Silahkan Kalau Punya Alasan

Menurutnya, barang-barang mewah seperi Harley Davidsondi dalam pesawat Garuda Indonesia tersebut tidak memiliki persyaratan yang lengkap.

Bahkan Asep juga menuturkan kalau Ari dapat dihukum pidana atas tindakannya itu.

"Kan masalahnya ini barang beli di luar terus ada tidak surat-suratnya?" ungkap Asep.

Baca Juga: Tak Hanya Menyelundupkan Harley dan Brompton, Ternyata Garuda Harus Hadapi Masalah Seakbrek saat Dipimpin Ari Askhara, Apa Saja?

"Iya Pasal 3 UU Kepabeanan mengatur barang harus diperiksa dan cek fisiknya, setelah dilihat (barang yang dibawa Ari) ternyata dokumennya kan tidak ada," imbuhnya.

"Membawa barang yang tidak lengkap dokumen itu tindak pidana," tambah Asep.

Ari dapat terancam penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 10 tahun, dengan denda pidana paling sedikit Rp 50 juta dna paling banyak Rp 5 miliar.

Pakar Hukum Pidana ini juga menyebut, meski Ari sudah membayar denda bukan berarti proses pidana tidak dapat dilakukan.

Baca Juga: Bak Bumi dan Langit, Penampilan Baru AHY Dengan Brewok Tuai Protes Sang Buah Hati, Annisa Pohan: Kita Lihat Saja!

Melihat UU Kepabeanan, Ari telah melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor.

Asep juga menghimbau adanya hukum pidana ini juga sebagai wujud agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Nah sekarang pembelajaran agar tidak tidak terulang lagi, ini harus diproses (hukum)," ujarnya.

"Ini jangan hanya berhenti dibayar denda saja, tapi pidananya juga harus diproses," imbuh Asep.

Baca Juga: Selama Ini Diam, Fadel Islami Dibuat Terkejut dengan Kelakuan Muzdalifah Sebelum Tidur yang Bikin Shock, Ternyata...

Di sisi lain, Asep juga merasa pemecatan Ari Askhara sebagai Dirut Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir merupakan tindakan yang sangat wajar.

"Nah kalau dilakukan oleh pemimpin BUMN pesawat terbang melanggar peraturan tersebut, lalu apa yang terjadi? Makanya wajar kalau menteri BUMN memberhentikannya," ujarnya.

"Dalam UU BUMN itu diperbolehkan. Saya sependapat. Harus dipecat," imbuhnya.

(*)

PROMOTED CONTENT