GridPop.ID - Refly Harun seorang pakar hukum tata negara mengungkapkan alasan kekecewaannya di era pimpinan Presiden Jokowi.
Hal tersebut berkaitan dengan kondisi pembangunan ekonomi di era Jokowi.
Unek-uneknya disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (25/5/2020).
Hal yang menjadi sorotan Refly adalah situasi ekonomi di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) berlangsung.
Refly Harun menilai pemerintah harus punya kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Awalnya, ia menyebutkan penegakan hukum juga belum sepenuhnya diselenggarakan maksimal.
"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintah Jokowi," ungkap Refly Harun.
Tidak hanya itu, Refly juga menyinggung penyelesaian korupsi.
"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, tertutama pemberantasan korupsi," katanya.
Refly mengaku pada awalanya kebijakan ekonomi sangat bagus sehingga layak dipuji.
Hal itu dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang masif.
"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," papar ahli hukum tersebut.
Meski begitu, saat ini ia mengaku kondisi ekonomi semakin sulit.
Hal itu Refly singgung melihat situasi pandemi Virus Corona yang membuat kegiatan ekonomi tidak berjalan lancar.
"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.
"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.
Ia menyebutkan pemerintah seolah-olah tidak dapat memastikan kesejahteraan masyarakatnya.
"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.
"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.
Ia melanjutkan pembahasan dengan memaparkan peta politik di Indonesia.
"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.
"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.
Refly menyebutkan banyak orang yang berkepentingan dalam pemerintahan sekarang.
"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," ungkap ahli hukum tersebut.
Ia memberi contoh pada Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Sebagian pakar mengatakan ini adalah perampokan para konglomerat tambang," ungkapnya.
Source | : | TribunWow |
Penulis | : | Luvy Yulia Octaviani |
Editor | : | Popi |
Komentar