"Akan mempengaruhi proses penanganan Covid-19, karena menteri-menteri tentu dia merasa enggak enak, secara psikologi dia tertekan, apalagi kan beberapa kementerian disebut oleh Presiden," tuturnya.
Arya menyebutkan, publik sebenarnya tidak perlu tahu apa yang terjadi di "dapur" Istana Kepresidenan.
Sebab, kewenangan reshuffle sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Istana Kepresidenan pun diharapkan tidak membangun isu yang justru membuat suasana politik di tengah pandemi menjadi kian gaduh.
"Kalau Presiden ingin melakukan reshuffle ya sebaiknya lakukan saja," ujar Arya.
"Jadi sebaiknya tidak membangun rumor-rumor, tidak membangun spekulasi-spekulasi politik baru yang akan membuat gaduh politik," kata dia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.
GridPop.ID (*)
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | None |
| Editor | : | Maria Andriana Oky |
Komentar