GridHot.ID - Seperti yang kita tahu Omnibus Law UU Cipta Kerja memang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (02/11/2020) lalu.
Meski begitu, ternyata perundang-undangan yang penuh kontroversi ini masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini mungkin sekali apabila dalam pemerintah dan DPR tidak berhati-hati dan tidak argumentatif dalam mempertahankan prosedur pembentukan Omnibus Law.
Melansir Wartakotalive.com, rancangan undang-undang yang disahkan itu tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Draf UU Cipta Kerja tersebut telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.
Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak Senin (2/11/2020).
Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187 halaman.
Source | : | GridHot.ID |
Penulis | : | Arif B |
Editor | : | Veronica S |
Komentar