Winarno bercerita, banyak orangtua murid yang mulai mengeluhkan masalah keuangan selama pandemi Covid-19.
Alasannya, mulai dari terdampak pengurangan karyawan imbas pandemi Covid-19, atau juga pengurangan gaji selama bekerja di tengah pandemi Covid-19.
Bahkan, ada sejumlah anak didiknya yang terpaksa sampai menunggak SPP hingga dikhawatirkan tidak lanjut sekolah.
"Biasanya kami beri waktu, bayaran nunggak gapapa yang penting sekolah dulu, perbulannya Rp 350 ribu. Keluhan banyak, mungkin hampir semua (sekolah) swasta,"
"Kita kasih toleransi, lalu anak-anak bayar pakai KJP, alhamdulillah KJP membantu bisa meringankan beban. Meskipun harapan kami semua dapat," kata Dia.
Memang, dia mengakui sejauh ini Pemprov DKI Jakarta telah memberikan stimulus kepada para siswa.
Salah satunya, melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bisa dipergunakan untuk keperluan sekolah.
Namun harus diakui, kata Winarno program ini tidak menyasar kepada 100 persen anak didiknya.
Terlebih, ada beberapa anak yang berasal dari luar DKI Jakarta dan tidak memiliki KJP.
"Kalau warga DKI, alhamdulillah masih kebantu. Yang kasihan yang dari luar DKI. (Siswa) yang dari luar DKI ada. Memang gak banyak sih, tapi ada," imbuhnya.
"Ya mungkin kita harus lebih semangat lagi. 1,5 tahun ini kan cukup lama. Ekonomi lagi susah. Jadi banyak orangtua ini, kalau dulu ada angkot, sekarang anak-anak harus naik ojek. Kalau PP (pulang-pergi) agak mahal. Ada beberapa orangtua yang mengeluhkan sering-sering tatap muka dengan kondisi pendapatan mereka ini," tuturnya.
| Source | : | Kompas.com,Tribun Jakarta |
| Penulis | : | Lina Sofia |
| Editor | : | Andriana Oky |
Komentar