GridPop.ID - Aksi demontrasi yang dilakukan masyarakat Papua tidak hanya terjadi di wilayah Papua saja.
Demontrasi tersebut juga menyebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta.
Pada aksi tersebut, beberapa massa demontrasi melakukan serangkaian acara hingga mengibarkan bendera bintang kejora.
Dikutip dari GridHot.ID, Jumat (30/8/2019), demonstrasi tersebut terkait tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Sebelumnya terlihat dari unggahan akun Twitter Goliath Tabun, Senin (26/8/2019) massa yang melakukan demonstrasi mengibarkan bendera bintang kejora.
Bendera Bintang Kejora sendiri merupakan simbol dari gerakan Papua Merdeka.
"Crowd of a thousand-plus performing 'Waita' while flying the banned Morning Star flags and shouting "Free Papua!"," tulis akun Twitter @VeronicaKoman yang kemudian dikomentari oleh Goliath Tabuni dengan tagar #FreeWestPapua.
Dikutip dari Reuters dan ABC, aksi demonstrasi di Deiyai, Papua juga diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Di kantor bupati, Bendera Bintang Kejora dikibarkan sekitar 1,5 jam," kata seorang koordinator aksi seraya menambahkan, aksi itu sendiri berlangsung secara damai.
Tak hanya di sekitar Papua, beberapa aksi juga nampak digelar di beberapa kota di Pulau Jawa salah satunya Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com, Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).
Pantauan Kompas.com di lokasi, sebagian besar massa nampak buka baju dan menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.
Koordinator Aksi Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.
"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.
Selain itu, massa juga menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua. Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.
"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu mengnonaktifkan internet, itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan papua," ujar Ambrosius.
Menanggapi kejadian itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan tanggapannya.
Zulkifli mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua.
Ia juga menambahkan agar pemerintah tidak boleh salah langkah.
"Saya minta pemerintah hati-hati, sekali lagi hati-hati ini Papua itu kan multidimensi. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Zulkifli menyoroti aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Ia menilai tidak ada tindak tegas dari aparat keamanan.
"Ini sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera bintang kejora berkibar. Tapi tidak ada tindakan serius dari aparat kemanan khususnya TNI-Polri," ujarnya.
Zulkifli mengatakan, masalah di Papua sudah melebar ke luar negeri. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus pada satu masalah di Papua, dan menunda pembahasan urusan yang lain.
"Jadi sekali lagi, pemerintah harus fokus ke salah satu masalah, seperti Papua ini. Yang dianggap belum perlu, tunda dulu misalnya soal Ibu kota ya," pungkasnya. (*)