GridPop.ID - Mencuat kasus baru yang diduga dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin.
Jika sebelumnya Terbit terjaring razia operasi tangkap tangan (OTT) KPK, kini diduga ia melakukan praktik perbudakan terhadap puluhan manusia di rumahnya.
Dilansir dari TribunSolo.com, fakta ini terkuak saat Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara di dalam rumah bupati tersebut.
Kemudian Migrant Care mengadukan temuan tersebut kepada Komnas HAM RI Jakarta pada, Senin (24/1/2022).
Ditunjukkan pula sejumlah foto dan video yang menunjukkan kondisi korban ketika berada di dalam kerangkeng.
Terlihat salah satu korban menderita lebam di sekitar mata dan wajah.
Dalam video, korban nampak begitu ketakutan dengan mata berkaca-kaca.
Adapun jeruji bak penjara itu terbuat dari besi yang kokoh dan dilengkapi dengan dua gembok yang terpasang pada bagian pintu.
Nampak pula di dalam kerangkeng itu sebuah dipan berukuran kecil dan di bawahnya ada tikar yang diduduki sejumlah korban.
Beralih pada bagian dinding belakang, ada tali jemuran yang menjadi tempat menggantung pakaian para korban.
Selain itu, ada juga botol air mineral, sapu hingga tikar di sana.
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan berdasarkan laporan sementara dari masyarakat Langkat sejak kemarin terdapat 40 orang korban.
Diketahui para korban adalah pekerja perkebunan sawit yang diduga diperbudak oleh sang bupati.
"Laporan sementara ada 40 orang.
Berapa lamanya nanti Komnas HAM yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Anis di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (24/1/2022).
Bukan itu saja, Anis menerangkan jika pihaknya turut mengadukan dugaan penyiksaan berdasarkan foto yang ada.
Ia mengatakan, saat ini belum melaporkan hal tersebut ke kepolisian.
"Belum. Ini kita koordinasi pertama dengan Komnas HAM," kata Anis.
Dilansir dari Kompas.com, Anis juga mengatakan bahwa di dalam rumah Bupati terdapat sebanyak dua sel yang digunakan untuk menampung para korban selepas bekerja.
Bahkan mereka dipekerjakan selama sedikitnya 10 jam per hari, jika sudah masuk kerangkeng maka para korban tak bisa lagi memiliki akses untuk ke mana-mana.
Lebih mengejutkannya lagi mereka hanya diberi makan dua kali sehari secara tak layak.
"Mereka tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam, dan luka," ujar Anis.
"Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji," ungkapnya.
GridPop.ID (*)