Jumlah Pasien Sembuh Lebih Banyak Ketimbang Meninggal Dunia, 6 Hal Ini Buat Indonesia Dapat Cap Negara Terburuk di Asia Tenggara dalam Tangani Covid-19 Hingga Jadi Sorotan Media Asing, Kenapa?

Penangkapan semacam itu biasa terjadi bahkan sebelum pecahnya Covid-19, sebagian besar berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Amnesty International telah mencatat bahwa selama masa jabatan pertama Jokowi (2014-2019), setidaknya ada 203 investigasi kriminal terhadap mereka yang mengkritik pemerintah.

Covid-19 telah menghasilkan peluang lebih lanjut bagi pihak berwenang untuk menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kritiknya.

Polisi Indonesia mungkin telah meningkatkan peran mereka dalam menegakkan hukum yang terkait dengan mengkritik pemerintah.

Menurut telegram polisi rahasia yang bocor pada bulan April, kepala Kepolisian Nasional Jenderal Idham Azis menyerukan polisi untuk memantau "perkembangan situasi dan pendapat [diungkapkan] di dunia maya" sehubungan dengan wabah Covid-19.

Baca Juga: Miris, Ratusan Bayi Ini Terbaring di Deretan Dipan Terlantar Tanpa Orang Tua Akibat Gempuran Pandemi Corona, Terbongkar Bisnis Gelap Sewa Rahim?

Mengesahkan undang-undang yang tidak terkait selama krisis

Pemerintahan Jokowi dan partai-partai yang berkuasa di parlemen (DPR) telah mengeksploitasi wabah untuk mempercepat pembahasan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk memperluas kekuasaannya, dengan kemungkinan hasil negatif.

RUU Cipta Kerja Omnibus adalah RUU Cipta Kerja yang merupakan salah satu rancangan undang-undang yang diprioritaskan oleh parlemen untuk diundangkan selama wabah Covid-19.

RUU ini merevisi lebih dari 80 undang-undang yang ada untuk meningkatkan investasi dan menyederhanakan proses untuk bisnis; dan akan lebih jauh memusatkan otoritas di pemerintah Indonesia.

Pemerintah telah menyebutkan perlunya mendorong ekonomi di tengah pandemi sebagai alasan untuk mendorong RUU ini secepat mungkin.

Namun, serikat pekerja khawatir RUU itu mengurangi hak-hak pekerja termasuk yang terkait dengan pembayaran pesangon dan kompensasi bagi pekerja yang di-PHK.

RUU ini juga menghapus hukuman pidana bagi bisnis yang melanggar perlindungan lingkungan; dan izin bangunan dan penilaian dampak lingkungan akan dihapus sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha.

Menanggapi banyak kritik, terutama dari serikat buruh, Jokowi mengklaim pada 24 April bahwa eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menunda pembahasan RUU ini.

Namun menurut Willy Aditya, Wakil Ketua badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg), DPR tidak pernah menerima surat resmi pemerintah yang meminta penundaan pembahasan.

Klaim Jokowi kemungkinan besar dimotivasi dengan menghindari demonstrasi buruh pada May Day serta mendapatkan simpati publik. Pada 27 April, DPR terus mengadakan rapat virtual untuk membahas RUU tersebut.

RUU KUHP (RKUHP) adalah RUU kontroversial lain yang dapat didorong melalui parlemen sementara pemerintah memiliki kekuatan yang meningkat.

Itu ditentang oleh gerakan mahasiswa tahun lalu karena kekhawatiran tentang melemahnya hak-hak seperti kebebasan berbicara, dengan memasukkan kejahatan yang berkaitan dengan menghina kepala negara dan pemerintah.

Baca Juga: Dipaksa Lakukan Pemotretan dengan 400 Pakaian Berbeda Demi Bayaran Rp 30 Juta Per Hari, Keserakahan Sang Ibu Membuat Anaknya Menderita Tega Pukul dan Menendangnya Hingga Membuat Kariernya Berantakan

PROMOTED CONTENT