GridPop.ID - Duduki kursi Menteri Kesehatan yang baru, Budi Gunadi Sadikin mulai beberes soal-menyoal pandemi Covid-19 di Indonesia.
Sebagai tonggak bidang kesehatan di Indonesia, Budi Gunadi Sadikin perlahan mulai mengusut benang kusut dalam penanganan Covid-19 taah air.
Melansir dari Kompas.com, Menkes Budi Gunadi Sadikin tanpa ragu menyebutkan, sistem pemeriksaan ( testing) Covid-19 di Indonesia salah secara epidemiologi.
Hal itu berpengaruh terhadap jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah, meski jumlah testing disebut sudah melampaui target WHO.
" Testing, tracing, dan treatment ( 3T) serta isolasi bagaikan menambal ban bocor. Tapi kita kan tidak disiplin. Cara testing-nya kita salah," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
Menanggapi pernyataan Menkes tersebut, seorang Epidemiolog pun angkat bicara.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin tersebut tidak salah.
Menurut Dicky, tidak masalah jika dilakukan testing untuk keperluan berpergian, untuk memastikan kondisi tubuh memang tidak terinfeksi dan membawa virus saat berpergian, serta bertemu banyak orang lain di luar sana.
"Itu kalau pergi-pergi ya enggak apa-apa (tes), tapi jangan masuk laporan, jadi performa (angka kasus) gitu. Ini yang salah kaprahnya di situ," kata Dicky.
Menurutnya, kapasitas testing yang seharusnya masuk dalam pelaporan adalah tes pada orang yang memang suspek atau terkait dalam pendeteksian penularan virus secara dini dalam mekanisme skrining.
"Kita harus akui bahwa cakupan tes Covid-19 di tanah air Indonesia masih sangat minim dan hanya menyasar pada orang bergejala untuk kategori suspek," lanjutnya.
Bahkan, tes yang dilakukan pada orang bergejala pun belum sesuai yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1 test per 1.000 orang per minggu dengan positive rate kurang dari 5 persen.
"Artinya, cakupan testing kita tidak sesuai dengan skala jumlah penduduk, tidak sebanding dengan eskalasi pandemi kita. Ini yang harus dijadikan indikator yang tidak boleh diabaikan," kata dia.
Tak hanya soal testing, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sempat dibuat kecewa dengan data dari Kementerian Kesehatan.
Budi menyebutkan dirinya kapok menggunakan atas Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
Budi lebih memilih menggunakan data KPU untuk basis data vaksinasi Covid-19, karena dinilai lebih aktual dengan kondisi masyarakat daerah setelah digelarnya Pilkada 2020 lalu.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
GridPop.ID (*)
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Septiana Hapsari |
| Editor | : | Septiana Hapsari |
Komentar