"Pemerintah jangan bermain-main dengan kebijakan yang membahayakan rakyat.
Pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi terhadap penanganan pandemi ini," kata Netty kepada wartawan, Minggu (22/8/2021).
Dia menyebut pemerintah harus menyelesaikan polemik seperti kesimpangsiuran data Covid-19, dihilangkannya data kematian akibat Covid-19, varian baru Covid-19 yang terus berkembang,
akses terbatas terhadap testing dan tracing akibat mahalnya tes, bahkan capaian vaksinasi masih belum mencapai standar populasi.
"Kedua, apakah kawasan industri dengan jumlah pekerja yang besar sudah siap menerapkan protokol kesehatan lengkap dengan sarana prasarananya seperti masker, alat cuci tangan, peraga edukasi, fasilitas testing, klinik, tenaga kesehatan, dan pengaturan jam kerja yang meminimalisasi kerumunan," katanya.
Selanjutnya, Netty mengatakan bahwa pekerja di kawasan industri harus mendapatkan haknya untuk divaksinasi.
"Saat program vaksinasi dimulai, asosiasi, perusahaan, dan pengusaha bersemangat membantu proses vaksinasi dengan skema vaksin gotong royong," katanya.
"Akan tetapi, hingga hari ini capaian program tersebut masih belum terlihat. Padahal jika rencana WFO dijalankan, para pekerja harus mendapatkan hak perlindungan berupa vaksin," kata Netty.
GridPop.ID (*)
Source | : | Kompas.com,Tribunnews.com |
Penulis | : | Ekawati Tyas |
Editor | : | Ekawati Tyas |
Komentar