GridPop.ID - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang ngamuk di salah satu bank milik pemerintah membuat Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara.
Erick Thohir mengatakan bahwa bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak akan menghambat proses penyaluran program bansos dari pemerintah.
Sebelumnya Dilansir dari Tribun Jateng, Mensos Tri Rismaharini marah-marah terhadap pejabat salah satu bank BUMN di dua daerah karena dianggap menghambat pencairan program bantuan pemerintah.
Kemarahan Risma itu direkam video dan menyebar di media sosial hingga viral.
Salah satu video menunjukkan Risma meluapkan emosinya kepada salah satu bank milik negara di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Hal itu karena sejumlah warga belum menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
Risma juga kembali memarahi bank ketika berkunjung ke Provinsi Riau, setelah ia mengetahui pihak bank memblokir kartu penerima bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Risma pun meminta pihak bank untuk membuka blokir itu.
“Banyak sekali, ini enggak jalan ini yakin aku. Kalau jalan, enggak mungkin segitu, enggak jalan, sudahlah percaya omonganku. Ayo taruhan ini, ayo taruhan Rp 100.000. Enggak jalan ini, masak 3.000 sama 5.000 (yang belum tersalur). Kalau jalan, enggak mungkin sebesar itu,” kata Risma dalam video tersebut.
Merespons kemarahan Risma, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara dan menyatakan, tidak ada keinginan bagi bank BUMN untuk menghambat penyaluran bansos.
"Saya yakinkan dengan segala kerendahan hati, pasti Himbara sebagai bagian dari pemerintah tidak maksud menghambat atau melakukan (pemblokiran), tapi memang kita perlu sinkronisasi sistem. Sistem di pemerintahan pusat, di pemerintah daerah atau di Himbara itu kan perlu disinkronkan," jelas Erick saat mengunjungi salah satu Apotek Kimia Farma di Jakarta, Sabtu (04/09/2021).
"Nah tentu bila di situ ada kekurangan di sana sini, saya akan cek langsung permasalahannya apa," tambahnya.
Erick menjelaskan, pemerintah bersama DPR juga mendengar masukan dari masyarakat mengenai proteksi data pribadi.
Namun di sisi lain, pemerintah juga berusaha agar proteksi data pribadi jangan sampai menghambat program satu data.
Erick mengatakan Himbara saat ini sudah memberikan kemudahan bagi UMKM dan korporasi dalam melakukan restrukturasi kredit hingga penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama pandemi Covid-19.
Erick juga mengatakan, hingga saat ini, bank-bank BUMN sudah melakukan restrukturasi kredit UMKM dan korporasi Rp 470 triliun.
Dilansir dari Kompas. TV, Ketua Himbara yang juga Dirut BRI Sunarso memaparkan kendala yang ditemukan dalam penyaluran bansos.
Pertama, data yang diterima dari Kemensos tidak sesuai dengan regulasi mengenai customer due diligence (CDD) sederhana.
Kedua, data penerima bansos mengandung karakter khusus yang tidak sesuai dengan sistem bank.
"Ada kerancuan instruksi penghentian pemanfaatan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan di bank penyalur serta penerima bantuan," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Kamis (02/09/2021).
Ketiga, perlambatan distribusi kartu untuk penerima baru pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sunarso.menegaskan, Himbara tidak mengambil bunga dari pengendapan dana sisa bantuan KPM yang tidak ditransaksikan.
programLantaran jika dana KPM tidak dicairkan melebihi 105 hari kalender sejak surat perintah pencairan dana (SP2D) diterbitkan, maka sisa dana bantuan akan dikembalikan ke kas negara.
GridPop.ID (*)
| Source | : | Tribun Jateng,Kompas. TV |
| Penulis | : | Lina Sofia |
| Editor | : | Andriana Oky |
Komentar