GridPop.ID - Permasalah banjir di Jakarta mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengadakan rapat bersama beberapa kepala daerah dan menteri PUPR terkait penanganan banjir.
Diberitakan Kompas.com (8/1/2020), dalam rapat menyorot sodetan Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).
Ia meminta pekerjaan ini segera dirampungkan, termasuk terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini.
"Saya minta yang sodetan ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ungkap Jokowi.
Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupate Lebak Iti Octavia Jayabaya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin.
Jokowi meminta para kepala daerah tersebut bekerja sama dalam menangani masalah banjir yang melanda wilayah mereka.
Adapun dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Menanggapi insutruksi Presiden Jokowi, Gubernur DKI Jakarta justru menyebut normalisasi dan naturalisasi sungai di seluruh Jakarta merupakan program Kementerian PUPR.
Oleh karena itu, ia meminta wartawan bertanya mengenai target waktu normalisasi sungai tersebut kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. "Nanti sama Pak Menteri.
Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020) petang.
Anies juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada penanganan korban banjir.
Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.
"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir.
Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.
Di sisi lain, terkait banjir Jakarta, membuahkan gugatan untuk Pemprov DKI termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Melansir Tribunnews.com, Gugatan ini dilakukan oleh sejumlah warga ibu kota melalui Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta.
Menurut Anggoota Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan gugatan ini dilakukan karena Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak bekerja baik dalam melindungi warganya.
Azas juga menyebut, setiap orang berhak mengajukan gugatan termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program 'Primetime News' yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Selasa (7/1/2020).
Baca Juga: Kematian Ibunya Bak Misteri, Rizky Febian Akui Didatangi Lina Lewat Mimpi: Mama Nangis Minta Tolong
"Mereka sebagai warga Jakarta memiliki hak mendapatkan perlindungan, pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerahnya," ujar Azas.
"Dalam kondisi banjir ini, pemerintah daerah dan gubernurnya tidak bekerja dengan baik," imbuhnya.
Hal ini dilihat dari bagaimana Pemprov DKI dalam mengatasi banjir yang menerjang Jakarta pada awal tahun ini.
Di mana saat hendak terjadi banjir, sistem peringatan dini dan emergency response dari Pemprov DKI dinilai tidak berjalan.
"Kita lihat tidak ada informasi yang didapat dari masyarakat kalau mau terjadi banjir. Tadi dikatakan air datang dari hulu, dan air tersebut butuh 8 jam sampai Jakarta," imbuhnya.
"Kan ada waktu untuk persiapan, harusnya ada early warning system disitu," tegasnya.
Azas juga melihat bahwa dari mulai banjir menerjang ibu kota hingga kini, tidak terlihat aksi Pemprov DKI dalam membantu warganya.
"Kedua yang bekerja membantu masyarakat mulai tanggal 1 Januari 2020 hingga saat ini , itu ya masyarakat. Pemprovnya tidak kelihatan," jelas Azas. (*)