Presiden Soekarno saat itu bahkan mengeluarkan kebijakan offset yang kontroversial terkait pembelian alutsista dari Rusia dalam jumlah besar melalui utang.
“Kalau tidak bisa bayar, ya kemplang saja”.
Pada prinsipnya kebijakan offset demi pemenuhan kebutuhan alat pertahanan Indonesia pada era 1960-an lebih banyak memanfaatkan mekanisme kredit ekspor dan beli putus.
Dalam hal ini Indonesia hanya memanfaatkan peralatan pertahanan tersebut dan sangat tergantung dengan para mekanik alat pertahanan negara produsen.
Meski secara realitas, alih tekhnologi yang diharapkan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanannya tidak sesuai harapan.
Mengingat Pemerintah RI di bawah pimpinan Soekarno berhenti dan diganti Orde Baru yang dalam pengadaaan Alpalhankam lebih memilih membeli alutsista dari negara negara Blok Barat.
Tapi dari sisi pembelajaran untuk menerapkan kebijakan offset, pengalaman Pemerintah RI makin diperkaya karena setelah mendalami kebijakan offset versi Blok Timur, Pemerintah juga bisa mendalami kebijakan offset versi negara negara Blok Barat.