Jokowi mengatakan, lockdown mikro perlu dilakukan supaya ekonomi tidak rusak dan kegiatan ekonomi masyarakat terus berjalan.
Menurut dia, kebijakan lockdown satu kota tidaklah memungkinkan secara ekonomi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh lockdown skala masif di negara lain. Menurutnya, pembatasan semacam itu hanya akan merugikan semua pihak.
"Enggak bisa satu kota langsung dilockdown. Melihat proses yang dilakukan di negara lain, lockdown satu negara, satu provinsi, ekonomi jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para wali kota benar-benar memperhatikan betul soal penyediaan obat corona, ketersediaan kamar di rumah sakit hingga tenaga kesehatan.
"Jangan ragu, kalau dirasa kurang meminta bantuan pemerintah pusat, TNI, dan Polri," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah kembali menerapkan PPKM di sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan Bali. PPKM berlangsung pada 9-22 Februari.
Pada pembatasan kali ini, pemerintah berfokus pada pengawasan di tingkat RT-RW.
Aparat keamanan dan petugas kesehatan akan berjaga di posko kelurahan/desa untuk memantau kegiatan masyarakat.
GridPop.ID (*)