Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.
Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.
Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menanggapi silang pendapat antara Anies Baswedan dengan Basuki Hadimuljono terkait banjir di Jakarta.
Menurut Ali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, persoalan di hulu tersebut di luar kewenangan Pemprov DKI.
"Di hulu kewenangannya ada di luar kewenangan DKI Jakarta, itu yang sedang kita kerjakan, pemerintah pusat bersama dengan pemprov Jabar," tutur Ali saat berbicara di Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam.
Ali menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya telah menyusun strategi untuk mengantisipasi kejadian banjir besar.
Diantaranya yakni dengan membangun dua bendungan serta menata jalur hulu.
"Tahun 2016 akhir kita kemudian menandatangani kontrak membangun Bendungan Ciawi dan Bendunga Sukamahi. Bendungan Ciawi itu kapasistasnya kira-kira 6,45 juta m3 dan sukamahi kira-kira 1,6 juta m3," lanjutnya.