Namun demikian, bendungan tersebut masih dalam proses. Diharapkan dengan bendungan tersebut, air kiriman dari hulu dapat ditahan lebih lama untuk sampai ke Jakarta.
"Kita tahan dengan total kapasitas tadi bisa sampai 8 juta m3, kita bisa perpanjang. Lalu kita bisa mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30% setidaknya yang masu ke DAS Ciliwung dan kemudian ke Cisadane," terang Ali.
Namun demikian menurutnya, penanganan banjir selain membenahi hulu, juga perlu dilakukan normalisasi kali, serta pembenahan drainase di wilayah bawah hulu.
"Diantaranya misalkan normalisasi kali, mengembalikan situ-situ, kemudian waduk yang ada, danau yang ada, lalu membenahi drainase baik itu mikro, makro maupun penghubung yang ada," jelasnya.
Ali juga menyoroti, soal normalisasi kali ciliwung yang baru 16 km dinormalisasi dari total sepanjang 33 km.
"Dari 33 km yang kita rencakanan pasca banjir tahun 2013, terhenti tahun 2017, kita hanya menyelesaikan 16 km saja," jelasnya.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam terkait relokasi atau pemindahan warga.
"Karena ini memang domainnya pemerintah DKI Jakarta, sehebat apapun kita membantu dari pusat, tetap peran pemerintah daerah akan sangat menentukan sekali, terutama terkait dengan relokasi atau pemindahan warga di bantaran sungai itu," tambah Ali.
Menurutnya, apa yang diucapkan Anies Baswedan bahwa kunci penangan banjir adalah di hulu memang benar.
Namun menurutnya, seharusnya Pemprov DKI mengerjakan sesuai dengan domain dan tanggung jawabnya.
"Kalaupun di hulu belum selesai, tapi kalau kita dalam kota bisa menormalisai saluran ya airnya tidak akan parkir dimana-mana, akhirnya bisa mengali ke hilir ke muara," terangnya.
Untuk mengatasi banjir di Jakarta yang seolah sudah jadi langganan bertahun-tahun, Anies Baswedan punya program bernama naturalisasi.