GridPop.ID - Artis kontroversional Jennifer Dunn kini kembali menjadi sorotan baik dimata publik maupun di mata hukum.
Wanita yang kerap dikaitkan dengan citra pelakor atau perebut laki orang ini membuat geger saat dirinya kepergok belum bercerai dengan suami pertamanya.
Sontak, hal itu menyiratkan bahwa Jennifer Dunn diam-diam melakukan poliandri dengan Faisal Harris.
Nama Jennifer Dunn sendiri semakin dikenal sejak dirinya dikabarkan merebut suami Sarita Abdul Mukti, Faisal Harris sekitar setahun silam.
Atas tindakannya itu, wanita yang akrab dipanggil Jeje ini sempat dilabrak oleh salah seorang putri Faisal, Shafa Harris.
Kini, Jennifer Dunn dikabarkan menggugat cerai seorang laki-laki bernama Bobby Michael Reza pada 21 Januari 2020 lalu.
Gugatan Jennifer Dunn itu tersebar melalui akun Instagram @lambe_turah, Jumat (13/3/2020).
Setelah gugatan tersebut tersebar, banyak netizen yang mempertanyakan status Jennifer Dunn saat menikah dengan Faisal Harris.
Mengutip GridHot, meski gugatan cerai telah dilayangkan, hal itu tidak membuat kenyataan Jennifer Dunn melakukan poliandri berubah.
Melansir dari sebuah tayangan infotainment, kuasa hukum Faisal Harris ketika dimintai keterangan perihal ini juga mengaku bingung.
"Saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kuasa hukum, terus terang belum bisa menjelaskan secara detail permasalahan, pokok perkara yang ada dan diketahui oleh media sekarang," kata Firman Chandra, SH, kuasa hukum Faisal Harris.
Dalam kesempatan itu, Firman pun mengatakan kalau secara hukum Faisal Harris artinya dipoliandri karena menikahi istri orang.
"Secara hukum kalau belum ada putusan yang inkrar dari pengadilan agama berarti status masih istri orang," kata Firman.
Firman pun mengaku tidak tahu menahu tentang status Jennifer yang masih sah sebagai istri Bobby ketika menikah dengan Faisal Harris.
"Saya pun belum tahu kenapa kecolongan atau tidak kecolongan, yang pasti mereka (Jennifer Dunn dan Faisal Harris) sudah sah sebagai suami istri," ungkap Firman.
Lalu, bagaimana hukumnya?
Seperti diketahui, hukum di Indonesia menganut asas monogami.
Dikutip dari Hukum Online, hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Pasal 9 UUP juga menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP.
Dijelaskan pula bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan.
Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi, maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu.
Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.
Sementara itu, bagi orang Islam berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang dalam keadaan tertentu.
Adapun keadaan tertentu tersebut ialah wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, dan atau seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI.
Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI.
Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa tunggu).
Secara teori, perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu).
Dan secara hukum Islam, praktik Poliandri ini dilarang (haram hukumnya).
Jadi, wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri.
Poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan.
Oleh karena itu, pelaku poliandri dapat dipidana.
(*)