GridPop.ID - Saat ini seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia tengah menyambut bulan suci Ramadhan.
Sejak tanggal 13 April 2021 lalu, umat muslim di Indonesia sudah menjalankan ibadah puasa.
Dan jika bicara soal bulan Ramadhan maka erat kaitannya dengan lebaran dan tradisi mudik lebaran.
Ya, mudik lebaran sudah menjadi tradisi besar yang mana setiap tahun dilakukan oleh masyarakat Indonesia di hari raya Idul Fitri.
Biasanya, menjelang lebarang, orang-orang yang berada di kota besar akan pulang ke kampung halamanan mereka.
Khususnya bagi para pekerja dan keluarga yang statusnya adalah seorang perantauan.
Tak heran jika mudik lebarang sering kali membuat jalan-jalan penghubung antar kota maupun antar provinsi macet.
Sayangnya, tradisi mudik lebaran itu lagi-lagi terpaksa dilarang oleh pemerintah.
Bukan tanpa alasan, pemerintah melarang tradisi mudik lebaran karena saat ini persebaran virus corona atau covid-19 masih berlum bisa dikendalikan.
Ditakutkan mobilitas orang yang begitu banyak dari satu daerah ke daerah lain itu justru akan memicu peningkatan jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air.
Kebijakan pelarangan mudik sendiri sudah dilakukan sejak lebaran tahun lalu.
Untuk lebaran kali ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 terhitung mulai 6-17 Mei 2021.
Lalu muncul pertanyaan apakah masyarakat boleh mudik di luar tanggal 6 -17 Mei 2021?
Melansir Kompas.com, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei tersebut.
"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan kita semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan," ucap Adita dikutip dari Antara, Minggu (18/4/2021).
"Jadi jelas tidak ada sanksi, kecuali itu melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa," tambah dia.
Adita juga menyebutkan, pihaknya akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait larangan mudik tersebut.
"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas Covid-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," kata dia.
Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik.
Kemenhub pun, lanjut Adita, menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.
"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas.
Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita.
Kemenhub juga saat ini masih terus melakukan koordinasi dan melakukan pembicaraan agar ketentuan peniadaan mudik tersebut dan aspek dari transportasi bisa tetap dikendalikan dengan baik.
Meski demikian, Adita menambahkan pihaknya juga menyadari ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu.
Dia menyebutkan bahwa pelarangan tersebut esensinya adalah agar masyarakat tidak melakukan mobilitas di periode tersebut.
"Kita situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas," kata Adita.
Untuk kendaraan darat sendiri, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 setempat atau pun pemerintah daerah
"Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas Covid-19 daerah dalam PPKM skala mikro.
Satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga.
Diharapkan satgas Covid-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali," ucap Adita.
GridPop.ID (*)