Blokir Internet di Papua karena Aksi Demo dan Kerusuhan, Presiden Jokowi Divonis Bersalah dan Melanggar Hukum, Istana: Kami Mengormati Putusan

Majelis hakim pun menghukum tergugat I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Pertimbangan hakim

Hakim menilai pembatasan akses internet menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut hakim, jika ada konten yang melanggar hukum, maka pembatasan dilakukan terhadap konten tersebut dan bukan pada akses internet secara keseluruhan.

Sebab, pada dasarnya internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

"Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet," kata majelis hakim dalam putusannya.

Baca Juga: Berbanding Terbalik dengan Ashanty yang Dukung Putri Sambungnya, Krisdayanti Justru Tak Merestui Aurel Hermansyah untuk Menikah Muda sampai Berikan Pesan Menohok untuk Atta Halilintar

Majelis hakim juga menilai pembatasan akses internet membuat aktivitas hingga perekonomian warga banyak terganggu.

Digugat masyarakat sipil

Adapun penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi masyarakat sipil, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, Safenet, dan lain-lain.

Dalam gugatannya, mereka menuntut pemerintah tak mengulangi pemblokiran internet lagi di seluruh wilayah di Tanah Air.

Mereka juga menuntut Presiden Jokowi meminta maaf secara terbuka atas pemblokiran internet yang telah dilakukan.

Baca Juga: Dikenal Sabar, Sarwendah Akhirnya Ngamuk Lantaran Selalu Jadi Bahan Ramalan Mbah Mijan, Ruben Onsu Geram: Orang yang Diem Aja Bisa Marah, Berarti Lu Udah Keterlaluan!

PROMOTED CONTENT