GridPop.ID - Peran Putri Candrawathi dalam pembunuhan Brigadir J kembali dipertanyakan setelah kedapatan membuat dan menguasai rekening atas nama ajudan-ajudan suaminya.
Ya, melansir Kompas.com, terungkap fakta jika Putri Candrawathi membuka rekening atas nama Bripka RR atau Ricky Rizal dan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Bripka RR, Erman Umar, di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut laporan tim kuasa hukum Ricky, Putri membuatkan rekening atas nama ajudan suaminya sekitar 2021.
Namun akses mobile banking, kartu, hingga buku rekening dikelola oleh Putri.
Hal ini pun menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Tidak terkecuali oleh Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih.
Yenti Garnasih, mencurigai soal adanya pembukaan rekening yang dilakukan Putri Candrawathi atas nama ajudannya.
Apalagi ada transaksi di rekening Brigadir J tiga hari setelah almarhum meninggal dunia.
Transaksi senilai Rp 200 juta itu dikirim dari rekening Brigadir J ke Bripka RR.
“Ya itu ada pelanggaran ya tentu saja, kan kita tahu yang namanya bikin rekening itu harus atas nama dirinya, pakai KTP dia,” kata Yenti Garnasih, dilansir dari Tribun Bogor, Jumat (16/9/2022).
Tak hanya itu, kata dia, saat pemilik ATM itu meninggal dunia, pihak bank seharusnya bisa mengambil tindakan.
“Harusnya yang mengeluarkan uang di tanggal 11 sementara di tanggal 8 itu meninggal, itu harusnya ahli waris, nah ahli warisnya siapa,” jelas dia.
Tak hanya itu, ia pun mencurigai adanya modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.
“Modus-modus seperti ini kok jadi seperti modusnya TPPU ya, jadi orang-orang yang melakukan kejahatan itu biasanya minta KTP anak buahnya atau bahkan cleaning service, KTP-nya dipakai untuk buka rekening kemudian langsung diambil dia, baik rekeningnya maupun ATM-nya,” tutur dia.
Bahkan kata dia, bisa jadi para ajudannya tidak tahu kalau ada ATM atas nama dirinya.
“Bisa jadi yang dipinjam adalah KTP-nya saja, saya tidak tahu waktu bikin rekeningnya seperti apa,” ungkap dia.
Kemudian, ia pun membeberkan bahwa salah satu ciri yang paling penting untuk TPPU adalah adanya transaksi yang mencurigakan.
“Nah dalam hal ini dilihat yang mencurigakan apa. Seorang Yoshua punya rekening 4, kan enggak mungkin itu,” kata dia.
Kemudian aliran dasar yang mencapai ratusan juta ke rekening itu juga harusnya bisa ditelusuri.
“Rp 200 juta itu kita kan bisa dilihat itu rekening korannya, siapa saja yang masuk, dari mana saja yang masuk dan keluar ke mana. Artinya gini, bukan yang bersangkutan ya, tapi apakah uang yang masuk ke rekening itu apa, kalau polisi gajinya berapa, tiap bulan berapa, itu kan bisa dilihat,” tuturnya.
Ia pun menduga bahwa pihak PPATK sudah memberikan analisis tentang transaksi-transaksi selama ini, baik yang masuk maupun yang keluar.
Ia pun tak menampik bahwa modus yang dilakukan Putri Candrawathi dengan membuat ATM atas nama ajudannya itu yakni merupakan TPPU.
“Bisa jadi, makanya harus dilihat itu masuknya dari mana. Khawatirnya siapapun, pejabat-pejabat itu mungkin terlibat kejahatan kemudian meminta para anak buahnya untuk hanya meminjam KTP, kemudian menyuruh orang bikin KTP untuk penampungan hasil kejahatan, apakah itu korupsi dan lain sebagainya,” uraisnya.
Bahkan kata dia, sepanjang transaksi itu tidak cocok dengan penghasilannya, itu namanya transaksi mencurigakan dan itu adalah salah satu ciri khas dari TPPU.
“Karena untuk apa bersembunyi, ini nama orang lain, kemudian yang memasukkan orang lain pula, yang menggunakan nama dari orang lain dari yang selain nama dalam rekening itu, sudah bisa dilihat pasti ada sesuatu,” tegasnya.
Ia mengatakan, jika memang uang itu untuk keperluar rumah tangga, tetap harus dicari sumbernya dari mana.
“Justru yang kita kejar adalah dari mana sih uang itu yang untuk kebutuhan rumah tangga yang ratusan juta itu, di sana letaknya,” tambah dia.
Lalu ia pun mengatakan bahwa jika terbukti benar, maka ini bisa jadi pelanggaran pidana baru bagi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
“Saya kira ya, nanti kita lihat pelanggaran-pelanggaran seperti itu pasti ada pelanggaran pidananya menurut saya, karena terutama ini harus diseriusi adalah dari mana memasuki uang itu, tidak mungkin setor tunai, pasti dikirim dari rekening lain,” kata dia.
“Bagi kita yang paling penting itu, karena kita ingin para pejabat-penjabat itu juga harus memberikan contoh yang baik, mana mungkin menggunakan rekening orang malah untuk kepentingannya dia, itu sudah melanggar,” tandasnya.
GridPop.ID (*)